PONTIANAK – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar).
Ketua Umum Borneo Education Care Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan perlunya langkah nyata dan terukur dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di daerah.
“Hardiknas seharusnya tidak hanya diisi dengan seremoni dan lomba-lomba simbolis. Ini adalah waktu yang sangat strategis untuk mengevaluasi capaian dan kekurangan pendidikan kita secara objektif,” ujar Dr. Herman yang juga sebagai Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar. Jumat, 2 Mei 2025.
Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun akademisi harus dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Suara-suara itu bukan untuk menyerang institusi atau individu. Justru melalui kritik itulah kita bisa mengidentifikasi di mana letak masalah dan bagaimana memperbaikinya,” tambahnya.
Salah satu sorotan utama Dr. Herman adalah krisis kekurangan tenaga pendidik dan minimnya fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kalbar, sejumlah kabupaten mengalami rasio guru-siswa yang tidak ideal, bahkan jauh dari kata layak.
“Di Kabupaten Sanggau, misalnya, rasio guru dengan siswa mencapai 1 banding 111. Ini beban luar biasa bagi tenaga pendidik dan tentu berdampak pada penurunan kualitas pengajaran,” ungkapnya.
Lebih parah lagi, banyak guru di daerah-daerah terpencil harus menghadapi keterlambatan pencairan tunjangan khusus. Di Kabupaten Melawi, pemerintah daerah bahkan mencatat defisit anggaran hingga Rp6,2 miliar untuk pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) triwulan III dan IV tahun 2024.
“Guru-guru yang sudah berkorban mengajar di daerah sulit menjadi patah semangat karena hak mereka tidak terpenuhi. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diatasi,” tegas Dr. Herman.
