JAKARTA – Setelah spekulasi panjang mengenai masa depan politiknya, Gubernur Kalimantan Barat terpilih periode 2025–2030, Ria Norsan, akhirnya resmi bergabung dengan Partai Gerindra.
Kepastian ini diumumkan pada Senin, 28 April 2025, saat Norsan menerima langsung Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam karier politik Norsan, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh utama Partai Golkar di Kalbar. Keputusan tersebut juga menunjukkan komitmen Norsan untuk memperkuat dukungan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto di daerah.
“Saya bergabung dengan Partai Gerindra karena memiliki visi dan perjuangan yang sejalan. Sebagai kader, saya siap bekerja dan berkontribusi dalam memperkuat posisi Gerindra di Kalbar serta mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Norsan dalam pernyataan resminya.
Masuknya Norsan ke Gerindra dipandang sebagai langkah strategis. Bagi Gerindra, ini memperkuat konsolidasi politik di Kalbar, terutama setelah Pilkada 2024 yang berlangsung sengit. Sementara bagi pihak lain, langkah ini bisa menjadi tantangan baru dalam peta kekuatan politik daerah.
Sebelum resmi merapat ke Gerindra, Norsan sempat dikaitkan dengan sejumlah partai besar lain, seperti Partai Demokrat dan PDIP. Dinamika ini kian menarik perhatian publik sejak pengunduran dirinya dari posisi Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalbar—yang disebut-sebut dipicu oleh perbedaan pandangan terkait dukungan Pilkada.
Sebagai informasi, Ria Norsan memiliki rekam jejak politik yang panjang. Ia pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kalbar (2015–2020) dan Wakil Gubernur Kalbar (2018–2023). Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, posisinya saat ini dinilai strategis dalam memperkuat struktur partai di tingkat provinsi.
Kini, dengan status sebagai Gubernur Kalbar terpilih dan kader partai penguasa, Norsan diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam arah baru politik Kalbar. Apakah ia akan menjadi motor utama konsolidasi Gerindra di wilayah tersebut? Waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, keputusan ini bukan sekadar perpindahan partai, melainkan sinyal kuat bahwa dinamika politik Kalbar masih terus bergerak dan belum mencapai titik akhir.
